Sabtu, 22 September 2012

PROSES PERADILAN DALAM ISLAM


BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar belakang
     Warga negara biasa di Indonesia sering kali merasa frustrasi ketika berusaha mendapatkan keadilan, karena ruwetnya proses hukum yang berlaku di sini. Meskipun vonis sudah ditetapkan, para pihak masih bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi sehingga putusan hukum harus tertunda. Ketika pengadilan tinggi sudah mengambil keputusan, para pihak masih bisa lagi mengajukan kasasi. Maka putusan hukum kembali tertunda. Akibatnya, dalam sistem peradilan warisan penjajah Belanda ini ribuan kasus tertunda dan mengantri di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sementara kasus-kasus baru terus bertambah setiap hari. Realitas semacam ini hanya akan mendorong para pelaku kejahatan, yang mengerti selukbeluk sistem peradilan, mengulur-ulur putusan hukum. Sebab, sekalipun vonis sudah dijatuhkan, mereka masih bisa mengajukan banding dan kasasi, sehingga keputusan hukum bisa ditunda. Wajar bila dalam kasus sengketa tanah, misalnya, bisa memakan waktu lebih dari 20 tahun untuk sampai keputusan di tingkat kasasi MA. Itupun masih ada lagi upaya hukum yang disebut PK atau peninjauan kembali. Jadi kapan keadilan itu akan datang? Daulah Khilafah akan mengakhiri sistem yang berbelit-belit dan bertele-tele ini. Dalam sistem peradilan Islam, putusan hukum yang dibuat oleh qadhi atau hakim adalah putusan yang final. Tidak ada lagi mahkamah banding. Jadi, tidak ada satu pun pihak  yang dapat merubah putusan qadhi itu. Kecuali jika vonis tersebut bertentangan dengan syariah Islam yang pasti (qath’iy), yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya; atau ketika hakim mengabaikan fakta yang pasti, tanpa alasan yang jelas. Bila terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu, maka kasus tersebut bisa dibawa ke Mahkamah Madzalim. Dengan cara inilah, publik bisa mendapatkan keadilan dalam waktu yang singkat, dan tidak membebani pengadilan dengan antrian kasus yang sangat panjang. Para pelaku kejahatan pun tidak bisa lepas dari rasa takut, karena vonis yang ditetapkan pengadilan akan segera dieksekusi.

B. Rumusan  masalah   
     Bagaimanakah proses peradilan (siyasah qadhaiyah) Islam ?

C.Tujuan
     Pembuatan Makalah ini bertujuan untuk :
•    Memenuhi tugas mata pelajaran fiqih pada semester I tentang “Proses Peradilan Dalam Islam”.
•    Untuk mengetahui dasar hukum agama yang kita anut dan untuk menambah ilmu pengetahuan.
•    Memberikan referensi bacaan mengenai Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum.
•    Memberikan referensi mengenai  “Proses Peradilan Dalam Islam” dalam proses belajar-mengajar.

D.Metode Penulisan
 Teknik mengumpulkan data yang saya gunakan adalah dengan penelusuran di internet dan pengutipan pada beberapa buku , dengan tujuan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul makalah ini yang bersifat kualitatif.


BAB II
PEMBAHASAN

PROSES PERADILAN DALAM ISLAM

A. ARTI, FUNGSI, HIKMAH DAN TUJUAN PERADILAN
1. Pengertian Peradilan
Kata peradilan merupakan terjemahan dari bahasa arab ’qada’ jamaknya aqdiya’ yang berarti ketetapan, keputusan, penyelesaian.  Dalam  Al-Qur’an  surah Al-Ahzab ayat 37. Allah swt. Berfirman,yang artinya ”....Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya ).”(QS. Al-Ahzab/33:37).
Menurut istilah, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang bertugas untuk menetapkan atau memutuskan setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Apabila yang dijadikan dasar penetapan suatu perkara itu adalah ajaran-ajaran islam, maka disebut peradilan islam.
Sedangkan pengertian pengadilan adalah tempat untuk mengadili suatu perkara, dan orang yang bertugas mengadili suatu perkaranya disebut Qadi atau Hakim.





2.  Fungsi Peradilan
Peradilan sudah dikenal sejak zaman dahulu, seiring dengan terbentuknya masyarakat karena merupakan kebutuhan hidup bermasyarakat. Suatu pemerintahan tidak dapat berdiri tampa adanya peradilan, karena peradilan itu untuk menyelesaikan  segala perselisihan di antara penduduknya.
Adapun fungsi peradilan islam adalah sebagai berikut :
a.    mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.
b.    Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya supremasi hukum.
c.    Mengayomi masyarakat dari ketidakadilan.
d.    Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat.
e.    Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum islam.
f.    Menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, yaitu menyampaikan hak kepada orang yang harus menerimanya dan menghalangi orang yang zalim dari perbuatannya.
3. Hikmah Peradilan
a.    Terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena masyarakat memperoleh hak-haknya.
b. Terciptanya keadilan dan perdamaian dalam masyarakat, karena masyarakat memperoleh kepastian hukumnya dan di antara masyarakat saling menghargai hak-hak orang lain. Tidak ada yang berbuat semena-mena, karena semuanya telah diatur oleh undang-undang.
C.   Terciptanya kesejahteraan masyarakat.
d.    Terwujudnya suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan      kepada Allah swt.



Allah berfirman :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah/5:8)
4. Tujuan Peradilan
    Dasar dibentuknya Peradilan memiliki 3 prinsip yaitu:
1.Bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib.
2.Bahwa dilarang mengikuti syari’ah lain selain Islam.
3.Syari’ah selain Islam adalah kufur dan batil (taghut).
Dengan kerangka seperti ini, sistem Peradilan Negara Islam dijalankan dan berdasarkan pemahaman ini maka definisi Peradilan dibangun berdasarkan syari’ah sehingga definisi dan tujuan Peradilan adalah memberikan putusan-putusan yang sah untuk menetapkan berbagai pendapat yang muncul terhadap hukum Allah dalam berbagai situasi, dengan kewenangan untuk memaksa mereka.



B.    TATA CARA PENGADILAN MENJATUHKAN HUKUMANNYA
Dalam menjatuhkan sutu hukum, seorang hakim harus melakukan proses dengan melalui berbagai tahapan, seperti mendengarkan dakwaan dari pendakwa atau penuduh,memberikan kesempatan terdakwa untuk menanggapi dakwaan, memeriksa kebenaran dakwaan melalaui bukti atau pun saksi, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya gambaran dari proses tersebut, yaitu :
Pendakwa atau penuduh diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai.
Terdakwa atau tertuduh diminta mendengarkan, agar dapat menilai benar atau tidaknya dakwaan tersebut.
Hakim tidak boleh bertanya kepada terdakwa, sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan,sebab dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh positif maupun negative pada terdakwa.
Hakim memeriksa tuduhan-tuduhan tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dianggap penting, untuk menguatkan dakwaannya. Apabila terdakwa menolak, maka ia harus bersumpah.
Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti yang benar, untuk menguatkan dakwaannya.
Sabda Nabi saw.yang artinya “orang yang mendakwa harus menunjukan bukti dan orang yang terdakwa harus bersumpah”(HR. Baihaqi).
    Apabila pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang dapat dibenarkan, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan, meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Sebaliknya, jika tidak terdapat bukti yang benar, hakim harus menerima sumpah terdakwa sekaligus membenarkan terdakwa.
C.    CARA MEMERIKSA TERDAKWA DAN TERDAKWA YANG TIDAK HADIR DI PERSIDANGAN

a.    Memeriksa Terdakwa
    Terdakwa tidak boleh diperiksa (ditanya)  sebelum tuduhan selesai. Dalam pengadilan, pendakwa diberi kesempatan secukupnya sehingga bisa menyampaikan semua tuduhannya. Terdakwa (tertuduh) diperintahkan mendengarkan tuduhan dengan baik, setelah selesai terdakwa disuruh menilai kebenaran atau tidaknya tuduhan. Apabila ia menolak tuduhan, terdakwa harus mengemukakan bukti dan apabila terdakwa menyanggahnya,dia harus bersumpah bahwa ruduhan itu salah. Jika pendakwa mengemukakan fakta-fakta (bukti) yang benar, hakim memutuskan sesuai tuduhan, meskipun terdakwa menyanggahnya. Tetapi jika tidak ada bukti yang benar, hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkan terdakwa.

b.    Terdakwa yang Tidak Hadir di Persidangan
        Menurut Imam Hanafi, jika terdakwa tidak mau hadir karena membangkang atau tidak hadir tetapi menerima apa pun keputusan hakim, hakim boleh memutuskan perkaranya dengan cara “ Verstek” atau “In absentia” (terdakwa tidak hadir). Demikian pula boleh mendakwa orang yang telah meninggal yang tidak ada ahli warisnya dan anak kecil yang tidak ada walinya. Sedangkan menurut Imam Syafi’I tidak boleh memutuskan dengan cara-cara verstek.



D.    SISTEM PERADILAN DALAM ISLAM

Pada 1400 terakhir sejarah negara Islam, dikenal dengan administrasi peradilannya, dan kemampuannya melindungi hak-hak rakyat dan hal inilah yang sangat berbeda dengan seluruh aspek kehidupan bangsa lainnya baik secara pribadi maupun politik.
Ada 2 orang yang bertanggung jawab dalam  mengimplementasikan Islam dalam berbagai hal yakni: Khalifah dan Qadhi (hakim). Khalifah menjalankan hukum-hukum Islam dan menerapkannya kepada seluruh rakyat, sedangkan hakim mengambil putusan-putusan secara Islami untuk kondisi-kondisi yang berbeda berdasarkan sumber-sumber (seperti Al-Qur`an, As Sunnah dan segala sesuatu yang berasal dari keduannya) dan menggunakannya.Karena itu peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental dalam negara Islam dan
diatas hal inilah sistem pemerintahan disandarkan sebagai bagian Implementasi Islam dalam kehidupan politik. Dalam negara Islam telah ada sebuah peradilan yang senantiasa menjalankan keadilan dan menghukum siapa saja yang patut dihukum ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa Islam telah ditaati secara terus-menerus. Sistem peradilan ini tidak ada yang bertentangan dengan Islam malah ia berasal dari aqidah Islam dan membentuk satu kesatuan yang padu dalam pandangan hidup Islam, ditambah dengan Sistem Islam yang lain seperti Sistem Ekonomi (Iqtisad), dan ritual (ibadah) yang saling menyempurnakan satu sama lain.




1.    Bukti keabsahan Peradilan

Landasan Sistem Peradilan dan hukum-hukumnya berasal dari Al-Qur`an dan As-Sunnah. Mengenai Al-Qur`an, Allah SWT Berfirman dalam beberapa surat , diantaranya dalam QS. 4:105 dan QS. 5:48. Ayat-ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa adalah sah untuk menghukumi antar manusia dan bahkan wajib melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan hanya merujuk kepada sistem Allah SWT. Mengenai As-Sunnah, Rosululloh SAW sendiri memimpin Sistem Peradilan ini dan beliaulah yang menghukumi umat. Muslim menceritakan hal yang disampaikan Aisyah (ra), istri Rosululloh SAW bahwa beliau berkata, Sa’ad Ibn Abi Waqqash dan Abd Zama’a berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa’ad berkata: “Rosululloh SAW, adalah anak dari saudaraku Utbah Ibn Abi Waqqash yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya.”. Abd Ibn Zama’a berkata: “Rosululloh, dia adalah saudaraku karena dia lahir diatas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rosululloh lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, “Dia adalah milikmu wahai Abd Ibn Zama’a, karena seorang anak akan dihubungkan dengan seseorang yang pada tempat tidurnya ia dilahirkan, dan hukum rajam itu adalah untuk pezina.” Hal ini membuktikan bahwa Rosululloh SAW menghukumi umat dan bahwa keputusannya memiliki otoritas untuk dilaksanakan.





2. Fakta Tentang Sistem Peradilan

Dalam peradilan Hukum Islam, hanya ada satu hakim yang bertanggung jawab terhadap berbagai kasus pengadilan. Dia memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Keputusan-keputusan lain mungkin hanya bersifat menyarankan atau membantu jika diperlukan (yang dilakukan oleh hakim ketua).
Tidak ada sistem dewan juri dalam Islam. Nasib seorang tidak diserahkan kepada tindakan dan prasangka ke-12 orang yang bisa saja keliru karena bukan saksi dalam kasus tersebut dan bahkan mungkin pelaku kriminal itu sendiri. Hukuman-hukuman dalam Islam hanya bisa dilakukan apabila perbuatan tersebut terbukti 100% secara pasti dan kondisi yang relevan dapatditemukan (misal ada 4 saksi untuk membuktikan perzinahan) jika masih adakeraguan tentang peristiwa-peristiwa tersebut maka seluruh kasus akan dibuang.

Ada 3 macam hakim dalam Islam, yaitu:
1. Qodli ‘Aam: bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan ditengah-tengah masyarakat, misalnya masalah sehari-hari yang terjadi didarat, tabrakan mobil, kecelakaan-kecelakaan, dsb.
2. Qodli Muhtasib: bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara ummat dan beberapa orang, yang menggangu masyarakat luas, misalnya berteriak dijalanan, mencuri di pasar, dsb.
3. Qodli Madzaalim: yang mengurusi permasalahan antara masyarakat dengan pejabat negara. Dia dapat memecat para penguasa atau pegawai pemerintah termasuk khalifah.
Khalifah kedua yaitu Umar Ibnu Al Khattab (Amir kaum muslimin antara tahun 634-644 M) adalah orang pertama yang membuat penjara dan rumah tahanan di Mekkah. Dibawah sistem peradilan (Islam), setiap orang, muslim atau non muslim, laki-laki atau perempuan, terdakwa dan orang yang dituduh memiliki hak menunjuk seorang wakil (proxy). Tidak ada perbedaan antara pengadilan perdata dengan kriminal seperti yang kita lihat sekarang di negeri-negeri Islam seperti di Pakistan dimana sebagian hokum Islam dan sebagian hokum kufur keduanya diterapkan. Negara Islam hanya akan menggunakan sumber-sumber hukum Islam yakni, Al-Qur`an dan As-Sunnah (dan segala sesuatu yang berasal dari keduanya) sebagai rujukannya. Hukuman-hukuman Islami akan dilaksanakan tanpa penundaan dan keraguan.
Tidak seorangpun akan di hukum kecuali oleh peraturan pengadilan. Selain itu, sarana (alat-alat) penyiksaan tidak diperbolehkan.Dibawah sistem Islam, seseorang yang dirugikan dalam suatu kejahatan mempunyai hak untuk memaafkan terdakwa atau menuntut ganti rugi (misal qishas) untuk suatu tindak kejahatan. Khusus untuk hukum hudud, merupakan hak Allah. Hukum potong tangan dalam Islam hanya akan diterapkan apabila memenuhi 7 persyaratan, yaitu:
1.Ada saksi (yang tidak kontradiksi atau salah dalam kesaksiannya)
2.Nilai barang yang dicuri harus mencapai 0,25 dinar atau senilai 4,25 gr emas.
3.Bukan berupa makanan (jika pencuri itu lapar)
4.Barang yang dicuri tidak berasal dari keluarga pencuri tersebut.
5.Barangnya halal secara alami (misal: bukan alkohol)
6.Dipastikan dicuri dari tempat yang aman (terkunci)
7.Tidak diragukan dari segi barangnya (artinya pencuri tersebut tidak berhak         mengambil misalnya uang dari harta milik umum).

Di sepanjang 1300 tahun aturan Islam diterapkan, hanya ada sekitar 200 orang yang tangannya dipotong karena mencuri namun kejadin-kejadian pencurian sangat jarang terjadi. Setiap orang berhak menempatkan pemimpinnya di pengadilan, berbicara mengkritiknya jika pengadilan telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadapnya. Sebagaimana ketika seorang wanita pada masa khalifah Umar Ibnu Al Khattab mengoreksi kesalahan yang dilakukan Umar tentang nilai mahar .
Kehormatan seorang warga negara dipercayakan kepada Majlis Ummah. Hukuman atas tuduhan kepada muslim lain yang belum tentu berdosa dengan tanpa menghadirkan 4 orang saksi yang memperkuat pernyataan tersebut adalah berupa 80 kali cambukan.
Ada 4 kategori hukuman dalam sistem peradilan Islam, yaitu:
1)    Hudud. Hak Allah SWT, seperti perbuatan zina (100 cambukan), murtad (hukuman mati)
2)    Al Jinayat. Hak individu, dia boleh memaafkan tindak kejahatan seperti pembunuhan, kejahatan fisik.
3)    At Ta’zir. Hak masyarakat, perkara-perkara yang mempengaruhi kehidupan masyarakat umum sehari-hari seperti pengotoran lingkungan, mencuri di pasar.
4)    Al-Mukhalafat. Hak negara, perkara-perkara yang mempengaruhi kelancaran tugas negara, misal melanggar batas kecepatan.



Manusia terbatas pengetahuannya dan bisa berbuat keliru. Mereka cenderung salah dan penuh prasangka. Islam tidak menyerahkan penentuan undang-undang keadilan kepada kehendak dan selera manusia sebagaimana yang terjadi di Barat. Akan tetapi, yang berwenang membuat hukum hanyalah Allah SWT, Pencipta manusia dan Yang Maha Mengetahui tentang diri manusia. Siapakah yang lebih berhak melakukan hal ini? Allah SWT
berfirman: “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah” (QS. 6 : 57).
Sesungguhnya menetapkan hukum adalah hak Allah. Maka anda tinggal meyakini bahwa dalam pengadilan Islam, faktor-faktor seperti hakim berteman dengan terdakwa atau, mengalami hari-hari yang tidak menyenangkan, tidak ada hubungannya dengan kerasnya hukuman yang akan dilaksanakan. Bila anda korban kejahatan dan anda miskin sedangkan lawan anda kaya, tidak akan berpengaruh apapun terhadap keputusan pengadilan. Bila anda diijinkan untuk menunjuk seorang wakil yang akan berbicara atas nama anda, tidak perlu ada
sejumlah uang yang dipertaruhkan. Tujuan pengadilan semata-mata untuk menegakkan keadilan, bukan menghasilkan uang. Karena itu tidak perduli siapa yang mengusut kasus anda, atau betapapun pandainya dia bicara, semua diserahkan kepada hakim untuk  memastikan fakta-fakta dan mengevaluasinya.
Dalam Islam, bukti kesalahan tertentu sudah cukup untuk menjatuhkan vonis. Karena itu, tidak ada konsep juri, yang anggota-anggotanya mungkin tidak sepakat terhadap suatu keputusan, dengan semata-mata mendasarkan kepada kebijakan meraka pribadi. Bukti-bukti tidak langsung yang tidak meyakinkan dan mengarah kepada penafsiran yang berbeda-beda tidaklah cukup. Seluruh bukti harus diberikan kepada seorang hakim yang ahli di bidang hukum dan dia menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum- hukum Islam. Sehingga hanya yang terbukti melakukan tindak kriminal saja yang dihukum. Para pelaku kriminal mungkin saja tidak mendapat putusan yang pasti tapi mereka tidak akan bisa menghindar dari hukuman di Hari Pembalasan. Dengan merujuk pada kedua kerangka sistem Peradilan diatas, marilah kita bandingkan cara mengatasi tindak-tindak kriminal pada umumnya yang kita sangat mengkhawatirkannya.

Contohnya :

Perampokan: anda mungkin pernah mengalami atau mengetahui orang yang mengalami hal ini.
Sistem hukum Inggris: hukuman bersifat bebas, artinya tergantung dari kriminalnya, tapi biasanya dihukum oleh hukum mayoritas.
Sistem Peradilan Islam: bila kesalahannya pasti, hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan tersebut dan berijtihad (menggali hukum dari Al-Qur`an dan As-Sunnah). Bagaimanapun hal ini merupakan kejahatan publik terhadap kematian seandainya perampokan tersebut mengarah kepada kematian.











BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Tujuan dibalik pelaksanaan peradilan dalam Islam adalah bertindak sebagai pencegah, untuk merubah sikap para pelanggar dan untuk menyelamatkan masyarakat. Sebagaimana diketahui, sifat dari hukuman-hukuman tersebut dalam sistem Peradilan Islam memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tercapai. Sejarah telah memberi kesaksian akan hal ini dimana hanya sekitar 200 orang tercatat yang dipotong tangannya dari keseluruhan sejarah Negara Islam. Tetapi di Barat, 70% narapidana kembali melakukan kesalahan sesaat setelah dibebasklan, dan angka kejahatan tidak menunjukkan sebuah pencegahan yang berhasil. Salah satu problem mendasar yang ada di Barat adalah komplitnya pertentangan idiologi yang disandarkan kepada kehendak masyarakat. Di satu sisi, dinyatakan bahwa kebebasan adalah hak asasi individu. Dan hal inilah yang membuka peluang terhadap tindak kejahatan. Bila hal ini dihubungkan dengan konsep demokrasi, kontradiksi akan muncul sebab demokrasi adalah sebuah sistem untuk membuat undang-undang sebagai alat untuk membatasi kebebasan. Dan hasil dari konsep “amburadul” ini adalah kekacauan!.
Sementara, keadilan yang dijalankan oleh sistem Peradilan Islam akan menentramkan jiwa anda, aman dan yakin bahwa hak-hak anda tidak akan disalahgunakan. Setelah mempertimbangkan adanya ketakwaan personal dan opini umum, tingkat peraturan terakhir adalah Sistem Peradilan Islam menjamin bahwa dunia akan terbebas dari eksploitasi dan korupsi hukum buatan manusia dan juga tindak kriminal yang menyertainya.

B.    Saran – saran
Penulisan makalah ini menunjukan hal yang berkaitan dengan apa-apa saja mengenai proses peradilan dalam islam, sehingga dapat mendorong munculnya penulisan makalah  yang sejenis dalam pemberian informasi, Yang lebih baik lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan peradilan dalam islam.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar